Aktifis Mahasiswa Tagih Janji Pemkab Pamekasan

Aksi mahasiswa dijaga ketat aparat kepolisian di depan Kantor DPRD Pamekasan, (Arifin/AreaNews.id)

AREANEWS.ID, Pamekasan-Ratusan aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan, Jawa Timur kembali gelar aksi demontrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, pada Kamis, 17 Juni 2021.

Ketua Cabang PMII Pamekasan, Moh. Lutfi menegaskan, bahwa aksi kali ini dalam rangka menagih janji Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Di mana pada aksi tahun kemarin, tepatnya 25 juni 2020, pemerintah berjanji bahwa bahwa tuntutan mereka akan dipenuhi.

“Pada waktu itu mereka berjanji tiga hal;pertama yaitu menindak anggota kepolisian yang melakukan tindakan represif terhadap kader PMII, yang kedua, membayar semua biaya pengobatan, yang ketiga, akan menindak secepatnya tambang-tambang ilegal yang ada di Kabupaten Pamekasan,” tegasnya.

Berdasarkan data mahasiswa, terdapat 219 tambang galian C yang tersebar di Pamekasan.

Ia mengaku sampai saat ini masih terdapat hal yang belum dipenuhi, yaitu penindakan tambang ilegal. Menurut Lutfi, ketika dikoreksi mereka hanya bisa memverifikasi yang hasilnya berjumlah 219 dan tidak ada satupun yang legal.

“Padahal itu sudah jelas melanggar aturan seperti UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU NO 03 Tahun 2020 tentang MINERBA dan juga melanggar PERDA NO 13 Tahun 2014,” tegas Lutfi dalam orasinya.

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, dari 13 kecamatan dan 189 desa di dalamnya ada 219 tambang yang tidak satupun mempunyai izin (Ilegal). 94 tambang Ilegal yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan ada 125 Tambang yang keluar dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Diketahui penolakan PC. PMII Pamekasan terhadap eksploitasi pertambangan yang terjadi telah dilakukan sejak lama. Tepat 25 Juni 2020 lalu mereka aksi yang berujung ricuh hingga beberapa mahasiswa luka di bagian kepala.

Seluruh barisan aktivis PMII tersebut hanya ditemui anggota DPRD Pamekasan, Al-Anwari dan Pelaksana Tugas Harian Sekda Pamekasan, Agus Mulyadi. Namun keduanya ditolak para demonstran.

Sementara itu, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam yang diharapkan para demonstran bisa menemui secara langsung, tapi kali ini polisi PKB tersebut tidak menemui.

Reporter: Arifin
Editor: Qatrunnada

Pos terkait