AREANEWS.ID, BONDOWOSO – Sejumlah santri yang tergabung dalam Komunitas Santri 45 RI, menggelar Seminar santri dan Politik di salah satu cafe di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada Minggu, 26 November 2023.
Pemateri dalam seminar tersebut seperti tokoh muda Nahdlatul Ulama sekaligus penasehat khusus Archipelagic Island States Forum, Ubaidillah Amin. Kemudian Dosen UIN Khas Jember Moh. Nor Afandi serta Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Kukuh Rahardjo.
Ubaidillah Amin dalam acara seminar berpesan kepada seluruh santri bahwa pentingnya politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa.
”Oleh sebab itu seluruh aspek kehidupan meliputi ekonomi, sosial, budaya, kesehatan maupun pendidikan dipengaruhi oleh kebijakan politik,” katanya.
Gus Ubaid berharap kepada peserta usai seminar digelar, seluruh santri dapat menyukseskan pesta demokrasi.
“Mari membuka mata bahwa satri tidak boleh buta politik. Melihat kebijakan ekonomi, hukum, keamanan dipengaruhi oleh kebijakan politik,” pintanya.
Sementara Ketua Panitia Seminar Santri dan Politik, Juned Alhotir, menyiapkan kegiatan ini penting agar generasi muda khususnya yang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren yang kemudian disebut santri menyadari bahwa perannya sangat dibutuhkan dalam membangun bangsa Indonesia.
“Upaya ini dilakukan agar santri bisa menjadi bagian dari politik. Adanya seminar ini santri diberikan ilmu bagaimana cara berpolitik dan bagaimana cara untuk menjadi pemimpin,” harapannya.
Disebutnya bahwa salah satu jalan perjuangan membangun bangsa adalah dengan menyukseskan pemilu untuk memilih sosok pemimpin. Baik menjadi pemilih maupun menjadi seseorang yang dipilih.
“Sekarang tahun politik, peran santri minimal menjadi pemilih yang baik, syukur-syukur bisa terlibat ikut dalam kontestasi politik,” katanya.
Pemuda humoris asal Kecamatan Tlogosari ini ingin santri yang sudah berhak memilih ataupun dipilih membawa nilai-nilai santri dalam kontestasi Pemilu. Tentu dalam keikutsertaannya harus dengan cara yang baik, mengingat politik merupakan alat untuk meraih kekuasaan sehingga dapat melaksanakan demokrasi.
“1.000 kata haram untuk sesuatu yang haram, misal soal lokalisasi, bakal kalah dengan satu tanda-tangan. Meskipun ada 1.000 orang yang ngomong haram, dampaknya hanya sedikit. Tapi pengaruh dari satu tanda-tangan penutupan dari pemangku kebijakan jauh lebih efektif. Kalau penentu kebijakan itu bukan kita, terus siapa yang akan mengisi pembangunan,” pungkasnya.
penulis : Abdur Rakib
Editor: Hokiyanto
