AREANEWS.ID, JEMBER– Bupati Jember, Jawa Timur, Hendy Siswanto akhirnya angkat bicara setelah program Jember Berbagi disorot.
Program tersebut diduga melanggar Pemilu dan telah dilaporkan ke Bawaslu oleh Jaringan Edukasi Pemilu Untuk Rakyat (JEPR) yang menyenggol beberapa staf ASN Kota Tembakau tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Hendy menegaskan bahwa tidak ada unsur politik dalam program yang dijalankannya selama selama Ramadan 1444 H lalu.
“J-Berbagi boleh diikuti siapa saja, karena ini giat sosial. Tidak ada hubungannya dengan pencalonan apapun dan jauh dari urusan politik,” kata Bupati Hendy saat dikonfirmasi AreaNews.id melalui sambungan telepon pada Minggu, 30 April 2023.
Pemkab Jember, lanjutnya, wajib hadir dan membantu menyelesaikan tentang problem kemiskinan, stunting, AKI, AKB, kurang gizi dan kemiskinan ekstrem. salah satunya adalah melalui program J-Berbagi.
Dalam penanganan berbagai masalah itu, pihaknya terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dirinya juga menyebutkan bahwa program J-Berbagi adalah murni pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa serta wujud peningkatan iman dan taqwa.
“Karena dengan kolaborasi kami bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada di Jember. Hal ini murni pengabdian kepada Allah SWT, bentuk peningkatan iman dan taqwa juga,” pungkasnya.
Diketahui, JEPR telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan menyorot program J-Berbagi yang diadakan Pemkab Jember. Pihak JEPR menduga kuat adanya keberpihakan pada partai tertentu saat pelaksanaan program itu.
Ketua JEPR Jawa Timur, Rico Nurfiansyah Ali menyebutkan dengan gamblang dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat keberpihakan dan bersifat menguntungkan beberapa partai politik yang dilakukan para ASN.
“Dari 18 parpol, ada tiga yang diuntungkan. Yakni Partai Nasdem, Partai Gerindra dan Partai Demokrat,” katanya.
Penulis: Dwi Sugesti Mega
Editor: Hokiyanto
