AREANEWS.ID, SUMENEP -Pemangkasan transfer anggaran dari pemerintah pusat berupa Dana Desa (DD) menjadi atensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Pasalnya, pemangkasan anggaran DD yang mencapai 70 persen dikhawatirkan menghambat pembangunan di tingkat desa. Tetapi, ini menjadi momentum pemerintah desa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan potensi desa dengan cara mengelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes).
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar menjelaskan, kondisi tersebut seharusnya tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan peluang untuk membangun kemandirian desa melalui perencanaan yang lebih visioner dan berorientasi jangka panjang ditingkat desa.
“Desa bersama pemerntah kabupaten pada dasarnya diharapkan mampu berdiri secara finansial tanpa ketergantungan berlebih pada pemerintah pusat,” kata Hairul Anwar pada Kamis, 12 Februari 2026.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) lebih lanjut menjelaskan, kemandirian fiskal menjadi faktor penting agar pembangunan desa tetap berjalan berkelanjutan meski terjadi pengurangan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Selama ini ketergantungan desa terhadap dana transfer masih sangat tinggi. Di Kabupaten Sumenep, sekitar 95 persen anggaran desa disebut masih bersumber dari pemerintah pusat, baik DD maupun Alokasi Dana Desa (ADD).
“Karena itu, kami menilai perlu ada langkah konkret untuk mendorong desa menggali potensi lokal sebagai sumber pendapatan alternatif. Salah satu dengan memaksimalkan potensi ekonomi desa masing-masing,”ujarnya.
Kreativitas dan inovasi, sambung pengusaha muda tersebut, menjadi kunci agar desa mampu bertahan di tengah perubahan dinamika ekonomi. Peran masyarakat desa menjadi unsur penting dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang tersedia.
Kondisi geografis dan sosial ekonomi Sumenep, yang didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, dinilai menyimpan peluang besar untuk pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Potensi alam yang dimiliki harus diolah dengan kreativitas agar menghasilkan nilai tambah. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mandiri dan tidak selalu bergantung pada subsidi atau bantuan dana dari pemerintah pusat,” tukasnya.
Penulis: R. Hidayat
Editor: Hokiyanto
