AREANEWS.ID, SUMENEP – Polemik antara Kangean Energy Indonesia (KEI) tentang rencana survei seismik tiga dimensi (3D) dengan warga Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terus bergulir. Persoalan ini kini mendapat perhatian legislatif.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Muhamad Hanafi meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pemerintah setempat tidak berpangku tangan.
Menurut Hanafi, SKK Migas harus segera hadir untuk menyelesaikan persoalan. Jangan dibiarkan berlarut-larut hingga kondisi semakin tidak kondusif.
“Kami tetap melihat perkembangan. Kalau yang kami lihat, komunikasi yang dibangun oleh SKK Migas ini cenderung kaku, dan kesannya formalistik,” katanya pada Rabu, 2 Juli 2025.
Politisi Demokrat menegaskan, masyarakat butuh pendekatan dan komunikasi yang utuh. Bukan dianggap cukup hanya dengan penjelasan yang formal.
“Yang paling penting harus paham kearifan lokal masyakat Sumenep, terutama Pulau Kangean sebagi daerah terdampak dengan adanya kegiatan tersebut,” ajarnya.
Selain itu, dia meminta SKK Migas dan Pemkab Sumenep mencari solusi bersama antara perusahaan migas dan masyarakat Pulau Kangean.
“Pemkab harus menjadi fasilitator atas polemik ini. Pemkab tidak bisa diam saja, harus hadir dengan cara yang baik, guna menyelesaikan persoalan. Jangan cari aman, apalagi ibarat sepakbola, siapa saja yang gol ikut merayakan,” tukasnya.
Semetara itu, Kabag Perekonomian Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar berharap supaya semua pihak saling menguatkan. “Kami tidak ingin memberikan kesan yang tidak baik tentang investasi di Sumenep,” katanya.
Penulis: R. Hidayat
Editor: Hokiyanto
