AREANEWS.ID, JAKARTA – Hutang kereta cepat jurusan Jakarta-Bandung menjadi atensi serius beberapa kalangan pemerintah. Termasuk Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. Said menjelaskan pihak yang berwenang membayar utang proyek Whoosh, di tengah pembahasan restrukturisasi pembiayaan proyek tersebut.
Pada awalnya proyek Whoosh merupakan kesepakatan business to business (B2B) antara konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dan China dengan komposisi saham masing-masing 60 persen dan 40 persen. Namun, ketika terjadi pembengkakan biaya (cost overrun), pemerintah akhirnya mengambil alih sebagian tanggung jawab proyek tersebut.
“Ketika ada cost overrun, tentu pembagian risiko dan modal juga ikut berubah. Maka APBN harus ikut menanggungnya,” kata Said kepada awak media di Gedung DPR RI, pada Selasa 4 November 2025.
Ia menjelaskan, pembengkakan biaya membuat pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagai tambahan modal untuk konsorsium BUMN Indonesia. Selain itu, proyek Whoosh juga mendapat pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Namun, setelah pengelolaan BUMN Indonesia diambil alih oleh Danantara Indonesia, kata Said, tanggung jawab terhadap restrukturisasi utang pun beralih ke lembaga tersebut.
“Danantara menjadi pihak yang wajib menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC, termasuk liability dan kewajiban utangnya,” jelas legislator asal Madura itu.
Kendati demikian, Said menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Apabila Presiden memutuskan untuk membebankan pembayaran utang kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal itu merupakan hak prerogatifnya.
“Kita tunggu kebijakan Bapak Presiden. Kalau memang utangnya akan dibayar menggunakan APBN, maka APBN yang menanggung,” ucapnya.
Said menambahkan, kemampuan fiskal negara masih dalam kondisi yang cukup baik. Namun, pemerintah tetap harus memperhatikan prioritas lain dalam penggunaan anggaran.
“Secara fiskal kita masih kuat. Dana cadangan dan DBA juga tersedia. Tapi penggunaan anggaran itu harus diarahkan untuk mendukung sektor riil agar pertumbuhan tetap berkelanjutan,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tidak khawatir terkait utang proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung. Ia menegaskan bahwa seluruh perhitungan pembiayaan telah dikaji secara matang, dan pemerintah siap bertanggung jawab penuh terhadap kelanjutan proyek tersebut.
“Enggak usah khawatir soal Whoosh. Saya sudah pelajari, tidak ada masalah. Saya yang akan tanggung jawab,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta.
Prabowo menyebut, meski PT KAI harus membayar cicilan sekitar Rp1,2 triliun per tahun kepada China, proyek ini tetap penting karena membawa manfaat besar bagi masyarakat.
“Keberadaan Whoosh jauh lebih penting karena bisa mengurangi kemacetan dan polusi. Indonesia negara besar, kita punya kemampuan untuk menanggungnya,” ujarnya.
Presiden menutup dengan menegaskan bahwa proyek Whoosh merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan transportasi modern dan efisien bagi rakyat.
“Rakyat harus dilayani dengan baik. Teknologi ini tanggung jawab bersama, dan pada akhirnya tanggung jawab Presiden. Jadi saya yang tanggung jawab Whoosh,” tandas Prabowo. (*)
