AREANEWS.ID, SUMENEP – Anggota DPRD Sumenep, Jawa Timur mengingatkan pemerintah supaya pengalihan sebagian anggaran pelatihan kerja untuk memperluas perlindungan pekerja rentan, tidak mengurangi perhatian terhadap peningkatan keterampilan tenaga kerja di daerah.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari menekankan, program perlindungan sosial dan pelatihan kerja harus berjalan beriringan. supaya kebijakan pemerintah tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian masyarakat.
“Perlindungan sosial memang penting, tetapi pelatihan kerja juga harus tetap menjadi prioritas. Keduanya harus berjalan seimbang,” katanya pada Kamis 14 Mei 2026.
Politisi senior PPP lebih lanjut menjelaskan, pelatihan kerja memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai, masyarakat dinilai akan lebih siap menghadapi persaingan kerja sekaligus meningkatkan taraf hidupnya.
Ia menilai kebijakan perlindungan sosial perlu dibarengi dengan penguatan kapasitas tenaga kerja agar manfaat yang dirasakan masyarakat lebih luas dan berkelanjutan.
Tidak hanya itu, dia menekankan pemerintah daerah memastikan validitas data penerima manfaat program perlindungan pekerja rentan. Ketepatan sasaran menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas kebijakan yang dijalankan.
“Pendataan harus akurat agar program ini tidak salah sasaran. Ini penting untuk menjaga efektivitas kebijakan,” tukasnya.
Penulis: R. Hidayat
Editor: Qatrunnada
