AREANEWS.ID, SOLO – Asosiasi Dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebut ADAPI, resmi menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pertamanya pada 25–27 Mei 2025 di Kota Solo, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybride.
Munas I ADAPI ini tidak hanya menjadi forum permusyawaratan nasional perdana bagi para dosen ASN PPPK dari seluruh Indonesia, tetapi menjadi momentum penting dalam proses transformasi kelembagaan. Organisasi sebelumnya, Ikatan Dosen Tetap Non-PNS Indonesia Republik Indonesia (IDTNPNS-RI), secara resmi bertransformasi menjadi ADAPI sebagai wadah baru yang lebih relevan, responsif, dan representatif terhadap kebutuhan dan aspirasi para dosen ASN PPPK di lingkungan pendidikan tinggi.
Dalam pidato pembukaannya, Ketua Umum IDTNPNS-RI, Dr. Moh. Nor Afandi, M.Pd.I menyampaikan bahwa Munas ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi, peran, dan kontribusi dosen ASN PPPK dalam memajukan pendidikan tinggi di Indonesia.
“Dosen ASN PPPK adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem pendidikan nasional. Dengan sinergi yang kuat dan organisasi yang solid, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta memperjuangkan hak dan kepentingan para dosen secara lebih optimal,” kata Moh. Nor Afandi dalam keterangan tertulis yang diterima AreaNews.id pada Selasa 27 Mei 2025.
Berbagai agenda penting akan dibahas dalam Munas ini, antara lain: Penetapan AD/ART dan struktur organisasi ADAPI, Perumusan strategi penguatan kapasitas dan kompetensi dosen ASN PPPK, Advokasi kebijakan pengembangan karier dosen.
Munas I ADAPI ini dihadiri perwakilan dosen ASN PPPK dari utusan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri PTKN Kementerian Agama direktorat PENDIS, BIMAS HINDU, BIMAS BUDHA, BIMAS KRISTEN, BIMAS KATOLIK dan utusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Momentum musyawarah nasional (MUNAS) Asosiasi Dosesn Aparatul Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK) disingkat ADAPI ke 1, selain sebagai ajang transformasi organisasi Ikatan Dosen Tetap Non-PNS Indonesia Republik Indonesia (IDTNPNS-RI) menjadi Asosiasi Dosen ASN PPPK atau ADAPI, juga menjadi momentum strategis dalam menguatkan peran dosen ASN PPPK dalam memajukan pendidikan di Indonesia.
Adapun rekomendasi hasil MUNAS 1 ADAPI yaitu Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI) mendorong adanya regulasi yang adil dan setara bagi seluruh dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan merevisi UU ASN no 20 tahun 2023, PERMEN dan peraturan lain yang mengikutinya. Untuk itu, asosiasi meminta kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kementerian Agama agar segera membangun sinergi strategis dengan Kementerian PANRB dan BKN dalam merumuskan kebijakan karier Jabatan Fungsional (JF) dosen.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jenjang karier, pengakuan masa kerja, serta pangkat dan golongan dosen ASN PPPK dapat disetarakan dengan dosen ASN PNS, termasuk pengakuan atas masa kerja sebelum pengangkatan sebagai dosen ASN PPPK.
Dalam upaya menciptakan iklim kerja yang berkeadilan dan berkelanjutan, Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia juga mengusulkan reformulasi kebijakan kontrak kerja dosen. Asosiasi meminta agar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta Kementerian Agama bekerja sama dengan Kementerian PANRB untuk menjamin kesetaraan hak dalam pengembangan karier dan kompetensi antara dosen ASN PPPK dan ASN PNS.
Lebih jauh, asosiasi menilai bahwa sistem kontrak lima tahunan tidak relevan lagi, dan mendorong pemberlakuan status kerja hingga batas usia pensiun (BUP) setelah masa evaluasi selama lima tahun pertama, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi jangka panjang dosen ASN PPPK dalam dunia pendidikan tinggi.
Perlu diketahui, selain merumuskan rekomendasi strategis, Munas I ADAPI juga menggelar pemilihan ketua umum untuk periode selanjutnya, yakni Tahun 2025-2027.
Proses pemilihan dilakukan dalam dua tahap: penjaringan bakal calon dan pemungutan suara secara elektronik, yang memungkinkan partisipasi dari 183 delegasi perguruan tinggi peserta Munas, baik online maupun offline. Dalam pemilihan tersebut, Dr. Moh. Nor Afandi, M.Pd.I, dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, kembali terpilih sebagai Ketua Umum ADAPI Periode 2025-2027.(*)
Editor: Hokiyanto
