AREANEWS.ID, Sumenep – Penolakan rencana penambangan fosfat di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur cukup masif. Buktinya, puluhan mahasiswa kembali turun jalan untuk menunjukkan keseriusan dalam menolak rencana penambangan.
Kali ini giliran Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) yang melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, pada Selasa, 9 Maret 2021.
Dengan tegas para aktifis mahasiswa meminta supaya pemerintah daerah menolak rencana penambangan fosfat. Selain berorasi secara bergantian, sebagian membawa spanduk yang bertuliskan,”tolak tambang fosfat”.
“Copot Kepala Bappeda Sumenep, karena dengan mengupayakan perubahan RTRW, ini sudah jelas Bappeda tidak berpihak pada rakyat. Apalagi perubahan RTRW akan melegalkan pertambangan fosfat di Kabupaten Sumenep,” teriak salah seorang orator, Sutrisno.
Versi mahasiswa, dalam rencana perubahan RTRW Sumenep yang baru, titik fosfat yang awalnya hanya 8 kecamatan ditambah menjadi 17 kecamatan.
Hal itu apabila dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat Sumenep dengan sendirinya akan terusir. Karena para petani akan mendapatkan dampaknya. Termasuk berpotensi merusak lingkungan.
“Pertambangan fosfat akan merusak kawasan yang selama ini menjadi tandon air bawah tanah. Jika kawasan itu rusak maka pasti bencana kekeringan mengancam. Belum lagi saat musim hujan, banjir pun akan terjadi karena pertambangan itu pasti merusak lingkungan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumenep, Yayak Nur Wahyudi menanggapi dengan tenang. Dia mengaku hanya akan tersenyum terhadap tuntutan mahasiswa. “Senyum saja saya,” katanya.
Kemudian, mantan Kadiskominfo menjelaskan, bahwa penambahan menjadi 17 titik fosfat merupakan aspirasi masyarakat. Namun saat didesak masyarakat yang mana, masyarakat tersebut ternyata masyarakat pertambangan.
“Memang ada masyarakat pertambangan yang datang diujung dari proses RTRW,” tukasnya.
Reporter: Maula
Editor: Qatrunnada
