AREANEWS.ID, SUMENEP – Pemangkasan anggaran Dana Desa (DD) sebesar 70 persen mendapat respont anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa Timur. Pasalnya, pemangkasan tersebut dinilai terlalu besar dan berefek terhadap berkurangnya dana pembangunan di tingkat desa.
“Pemotongan 70 persen terlalu besar. Kami berharap bisa ditekan, setidaknya menjadi 50 persen, bahkan idealnya hanya sekitar 30 persen,” kata Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar pada Minggu 22 Februari 2026.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) lebih lanjut menjelaskan, pemangkasan DD berisiko mengurangi efektivitas program pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Ia berharap kebijakan tersebut dapat disesuaikan, sehingga dana desa tetap berfungsi sebagai pendorong utama pembangunan desa.
“Dari itu pemerintah harus lebih kreatif untuk tetap menjaga produktifitas dan memiliki program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa (Pemdes) harus mulai menerapkan prinsip efisiensi, transparansi, dan profesionalisme dalam penggunaan anggaran.
Pihaknya mengingatkan supaya pola lama pengelolaan anggaran yang kurang berdampak tidak kembali terjadi. Dana desa habis tanpa memberikan perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian, hingga kini pihaknya mengaku belum ada koordinasi resmi yang akan diajukan dari Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Sumenep.
Namun, dia siap untuk membuka ruang dialog apabila audiensi tersebut diajukan secara formal. Bahkan, pihaknya menyatakan kesediaan untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi desa agar kebijakan pemotongan dana desa dapat dikaji kembali secara lebih proporsional.
Dia berharap pemerintah desa mampu memaksimalkan kewenangan yang dimiliki dengan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Sehingga dana desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap pemangkasan anggaran ini tidak menjadi alas an berkurangnya produktivitas dan kreatifitas pemerintah desa,” imbuhnya.
Penulis: R. Hidayat
Editor: Hokiyanto
