AREANEWS.ID, JAKARTA – Gabungan asosiasi dosen yang terdiri dari Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia (ADAPI), Aliansi Dosen PPPK Indonesia (ADPPI) dan Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia (FKDSI) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Senayan pada Rabu 20 Mei 2026.
Dalam pertemuan strategis tersebut, ADAPI bersama aliansi dosen lainnya menyampaikan evaluasi mendalam terkait skema kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sektor pendidikan tinggi.
Ketua Umum ADAPI, Dr. Moh. Nor Afandi, M.Pd.I, menyoroti bahwa filosofi kebijakan PPPK saat ini belum dirancang sebagai skema kepegawaian jangka panjang dan masih dipenuhi tantangan regulasi serta administratif.
“Pengembangan karier dosen ASN PPPK menghadapi jalan buntu akibat konstruksi regulasi yang ada saat ini,” katanya.
Sehingga, pihaknya secara resmi mengusulkan penyesuaian atau alih status terhadap 10.942 dosen PPPK, menjadi Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini guna menjamin kepastian status kepegawaian dan keberlanjutan pengabdian dosen dalam jangka panjang.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H. Lalu Hadrian Irfani, S.T yang memimpin jalannya rapat memberikan respon positif dan menyepakati poin-poin pandangan strategis.
Pertama, Komisi X DPR RI menyetujui bahwa kebijakan nasional ke depan terkait kepegawaian dosen di perguruan tinggi harus diarahkan dalam satu skema yang setara dan terpadu, yaitu Dosen PNS.
Kedua, keberlanjutan beasiswa S3. Komisi X DPR RI mendukung penuh penyelesaian persoalan dana penerima beasiswa studi lanjut On Going melalui penyediaan skema pembiayaan lanjutan yang adil.
“Seluruh masukan dan tuntutan dari asosiasi dosen akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan strategis dalam proses penyusunan dan penyempurnaan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas,” katanya.
Respon positif ini menjadi angin segar bagi ribuan dosen PPPK di seluruh Indonesia. Seluruh berkas paparan dari asosiasi dosen telah resmi diterima dan dinyatakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembahasan bersama pemerintah ke depan.
Penulis: Hokiyanto
Editor: Qatrunnada
