AREANEWS.ID, JEMBER– Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan tidak hanya terjadi di pusat. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Jember, Jawa Timur menyuarakan hal serupa.
Ketua IDI Jember, Ali Sodikin menyatakan menolak RUU Kesehatan Omnibuslaw karena dianggap perlu adanya koreksi dan perbaikan lebih lanjut.
“Sesuai dengan sikap pengurus besar (PB) IDI Pusat yang meminta pembahasan RUU ini di stop dulu dan jangan disahkan karena masih banyak yang perlu dikoreksi dan perbaikan dari akademisi, organisasi profesi dan steak holder lain,” katanya saat diwawancarai AreaNews.id pada Selasa, 23 Mei 2023
Ali menambahkan, hal yang perlu dikoreksi dari RUU Kesehatan Omnibuslaw itu antara lain, proses penyusunannya perlu terbuka, transparan dan partisipatif. Termasuk masukan dari akademisi, profesional, tenaga kesehatan dan organisasi profesi.
“Peran organisasi profesi perlu dipertahankan, jangan dikerdilkan dan jangan dilemahkan,” terang Ali.
Selain itu, perlu adanya perlindungan hukum yang konkrit terhadap dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Sehingga bisa menjalankan pelayanan secara profesional sesuai kode etik, standar prosedur, dan panduan medisnya tanpa rasa khawatir diskriminalisasi.
Terakhir, pihaknya berharap proses pendidikan dokter yang bermutu, terjangkau dan mendapat support penuh oleh pemerintah. Bisa melibatkan Kemendikbud ristek dalam hal ini adalah universitas, Kemenkes (Rumah Sakit) dan kolegium yang independen.
“Kolegium independen ini yang menetapkan standar pendidikan kedokteran yang berkualitas. Sehingga dapat mengahasilkan dokter yang berkualitas baik, kompeten dan profesional,” pungkasnya.
Penulis: Dwi Sugesti Mega
Editor: Hokiyanto
