AREANEWS.ID, SUMENEP – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 2024 resmi dibuka Bupati Achmad Fauzi pada Selasa 28 Maret 2023.
Dalam kesempatan itu Fauzi menyampaikan komitmennya, bahwa pihaknya selalu mengedepankan hasil rumusan perencanaan pembangunan melalui Musrenbang dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2024.
Pria yang kini sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep menjelaskan, perencanaan pembangunan hasil Musrenbang sangat penting. Supaya bisa menyerap dan mengalokasikan kegiatan secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga programnya mampu menjawab masalah di wilayahnya masing-masing.
“Musrenbang merupakan wahana sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan Kabupaten Sumenep, yang konsep perencanaannya dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan,” katanya.
Lebih lanjut mantan Wakil Bupati Sumenep ini menerangkan, Musrenbang sebagai momentum penting untuk menyatukan pola pikir atau aspirasi dari berbagai unsur pelaku pembangunan, serta mengintegrasikannya dengan berbagai bidang urusan pemerintahan.
“Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD 2024 hendaknya mampu mensinergikan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, untuk mendukung menyukseskan pembangunan di daerah,” ujarnya.
Bupati mengungkapkan, APBD Sumenep sangat terbatas, sehingga program yang dilaksanakan harus mengacu kepada program prioritas daerah. Hal ini penting agar dampak dari anggaran yang dialokasikan mampu menjawab permasalahan dan tantangan secara tepat.
“Tentu saja, dengan keterbatasan APBD 2024 ini, tidak semua harapan dan ekspektasi masyarakat bisa diakomodir dalam RAPBD, sehingga seluruh pihak yang terlibat langsung dalam setiap tahapan agar senantiasa bersinergi,” ungkap Bupati.
Sementara, program prioritas 2024 di antaranya pendidikan, kesehatan dan lingkungan asri, ekonomi kawasan, perdagangan dan UMKM, industri pariwisata dan ekonomi kreatif, tata kelola pemerintahan, penanganan masalah sosial, infrastruktur kepulauan, dan perhubungan.
Penulis: R. Hidayat
Editor: Hokiyanto
