AREANEWS.ID, JAKARTA-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah memanasnya konflik geopolitik global.
Dalam keterangannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Said menekankan pentingnya sensitivitas pemerintah terhadap dinamika global yang melibatkan negara-negara besar seperti Israel, Amerika Serikat, Iran, dan kawasan Teluk.
“Kita harus punya sensitivitas yang tinggi karena tantangan kita luar biasa, baik dari sisi geopolitik maupun ekonomi global,” ujar Said dalam keterangan tertulis yang diterima AreaNews.id.
Politisi PDI Perjuangan lebih lanjut menjelaskan, pemerintah perlu segera melakukan realokasi anggaran terhadap belanja yang tidak mendesak. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara di tengah ketidakpastian global.
Menurutnya, DPR dan pemerintah memiliki pandangan yang sama dalam menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, penyesuaian belanja harus difokuskan pada program yang benar-benar prioritas.
“Pemerintah tetap harus melakukan realokasi terhadap belanja yang tidak mendesak,” tegasnya.
Selain itu, Said juga menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran yang berada di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), termasuk dana yang belum terserap dalam program-program tertentu seperti Badan Gizi Nasional.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah juga dapat memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara terukur, yang saat ini mencapai sekitar Rp.370 triliun. Sementara itu, anggaran pada BA BUN untuk Badan Gizi Nasional tercatat sekitar Rp. 67 triliun.
Lebih lanjut, Said menilai pemerintah perlu mencontoh sejumlah negara yang mulai melakukan efisiensi energi, termasuk dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih sensitif dan tepat sasaran.
Dalam konteks tersebut, ia secara tegas mengusulkan penghentian kompensasi listrik bagi kelompok masyarakat mampu dan sektor industri.
“Saya menghimbau pemerintah untuk menghentikan kompensasi listrik terhadap orang kaya dan industri,” ujarnya.
Said meyakini, jika langkah tersebut dilakukan, defisit APBN dapat dijaga tetap di bawah ambang batas 3 persen, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau itu dilakukan, saya yakin defisit APBN kita tetap di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai,” katanya.
Ia juga mengkritik kebijakan kompensasi listrik yang masih berlaku hingga saat ini. Menurutnya, sejak 2017 Banggar DPR telah mengingatkan pemerintah terkait hal tersebut.
Said menyoroti adanya ketimpangan istilah antara kompensasi untuk kelompok mampu dan subsidi untuk masyarakat miskin. Ia menilai hal tersebut tidak tepat dan perlu diperbaiki.
“Kalau orang kaya namanya kompensasi, giliran orang miskin namanya subsidi. Itu tidak boleh terjadi,” tukasnya.(*)
Editor: Hokiyanto
